SEMUA SULTAN NUSANTARA HARUS BERSATU DAN MEMIMPIN RAKYAT

SULTAN-SULTAN HARI INI HARUS MENGAMBIL KEMBALI APA YANG MENJADI AMANAH MEREKA UNTUK MEMERINTAH WILAYAH MUSLIM (DAR ISLAM)

Semua Sultan di Nusantara, hari ini harus segara kembali mengambil alih kepemimpinan di nusantara,  ketika para kafir penjajah nusantara  yang katanya telah ‘memerdekakan’ indonesia, ternyata mereka menanam sistem politik demokrasi, uang kertas dan bank sentral yang tidak lain adalah sistem riba! kita muslim tidak perlu demokrasi dan kepalsuan humanisme, hak asasi manusia, liberalisme, konstitusi, kepalsuan persamaan, kepalsuan kebebasan. bagi yang mengerti apa yang dibicarakan, pastinya setuju bahwa ‘pemerintahan’hari ini hanyalah dagelan, filmnya berjudul demokrasi. sekali lagi hanya untuk yang bisa melihat ilusi demokrasi ini.

inilah akhir jaman, akhir dari sebuah perjalanan dan akan kembalinya Islam sekali lagi. dengan dimulainya:

Sultan harus segera kembali meletakan hukum tertinggi berada pada Allah dan mengikuti sunnah rasulNya, dan memberlakukan kembali shariat islam dalam artian luas, mengumpulkan kembali  qadi, fuqaha dan ulama agar mereka menjalankan kembali fungsi mereka.

Sultan-Sultan harus kembali mengambil alih penggunaan seluruh sumber alam yang telah diambli dengan cara-ara rekayasa dan tidak adil oleh korporasi internasional dan lokal para kafir, dan mendudukannya kembali penggunaannya kepada kepentingan muslim nusantara dan muslim dunia.

Sultan perlu segera mengambil alih fungsi alat tukar, dengan menggantikannya kepada koin dinar emas dan dirham perak dan segera memberlakukan pelarangan riba dalam bentuk apapun dalam muamalat kaum muslim dinusantara. diharamkannya uang kertas yang tidak ada harganya.

Sultan harus segera memberlakukan kembali pasar-pasar bebas islam yang didasarkan kepada waqf, semua sarana umum dikembalikan kepada fungsi waqf

Sultan harus segera membubarkan perbankan dan lembaga riba lainnya dan melakukan hukuman berat bagi yang menolak, membangkang untuk mentaati perintah Allah dan sunnah rasulNya

Sultan mengumpulkan seluruh laskar-laskar islam dibawah satu bendera, benderanya Rasulullah salallahu alaihi wassalam dan semua komando berada dibawah sultan.

Sultan mulai menarik zakat mal dengan emas dan perak, dan menghilangkan semua pajak-pajak liar.

Sultan mulai mengembalikan kembali fungsi baitul mal, dan dengan segera menunjuk Amir-Amir lokal dari wilayah-wilayah atau dari setiap kaum muslim.

Sultan melindungi kaum dhimmi (non-muslim), dan menarik pajak dari mereka, dan tidak ada seorangpun yang boleh mengganggu mereka tanpa alasan yang jelas.

Sultan di dampingi oleh Shaykh jaman ini.

TOPENG PLURALISME

Pluralisme

Dari Esoteric Deviation In Islam, halaman 177

Paham pluralisme menyatakan bahwa sistem konstitusi monoteis, bersama perangkat kritik dan oposisinya, adalah jaminan terbaik bagi kebebasan keragaman etnis dan perbedaan budaya dalam sebuah negara moderen. Suatu alternatif selalu dilihat sebagai chaos (kekacauan). Dalam proses tersebut, seseorang harus secara penuh mendapatkan identitasnya dari negara yang menuntut adanya pemisahan menyeluruh, sehingga identitas seseorang bersih dari adanya konflik identitas yang menciptakan suatu kelompok karakter yang memiliki kesamaan nilai-nilai dan keyakinan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebenaran negaralah yang menjadi prioritas (kebutuhan) utama dari janji kesetiaan, di atas agama, dan yang memberikan identitas, juga berada di atas agama. Pluralisme juga bisa diartikan sebagai homogenisitas (proses persamaan) oleh negara, karena negara melakukan penihilan identitas lain guna mengukuhkan identitasnya sendiri. Di bawah kondisi pluralis yang dipaksakan, identitas keagamaan dikecilkan sehingga menjadi tidak lebih dari suatu urusan pribadi dan komunitas semata, yang tidak memiliki hubungan apapun dengan urusan ekonomi dan politik secara umum.

Bagian mendasar lain dari filosofi pluralisme ini adalah teori kepribadian palsu dari korporasi-korporasi (hal ini dapat dilihat dalam kepemilikan saham suatu perusahaan, yang mempunyai saham tertinggi adalah mayoritas) , Fenomena (kondisi-kondisi) ini dikaitkan dengan prinsip kepemilikan mayoritas (yang sejalan juga dengan perumusan politik dari prinsip kekuasaan mayoritas) yang memberikan sebuah pembenaran yang kuat atas aturan dan kontrol yang dimiliki oleh kaum minoritas* (minoritas yang dimaksud disini adalah sekelompok kecil orang atau kelompok dalam hal ini oligarki kapitalis yang mengguasai hajat hidup orang banyak melalui perusahaan besar multinasional yang menguasai sumber-sumber alam suatu wilayah atau negara) atas porsi besar perekonomian. Identitas kaum minoritas ini tidak diketahui  dan tersembunyi dari masyarakat umum.

Atas nama pluralisme inilah identitas sosial dan ekonomi seseorang dihilangkan, sehingga seseorang menjadi tidak lebih dari mahluk yang homogen (sejenis). Seseorang hanya diperbolehkan memiliki perbedaan yang ditilik dari jenis kelamin dan perilaku beragamanya (beragama menurut definisi pluralisme), tetapi tidak  atas tujuan ekonominya. Anda diperbolehkan untuk menjadi berbeda asal anda tetap membayar pajak dan mortgage (hipotek: hutang dengan jaminan, biasanya rumah) anda. Pluralisme adalah homogenitas (kesamaan). Prinsip ini juga tidak memberi kesempatan bagi anda untuk menjadi berbeda dengan yang lain dan memiliki kebebasan dan perbedaan pandangan secara politis. Pluralisme juga berarti rendahnya kemampuan untuk membedakan atau menilai, yang berakibat kepada ketidakmampuan untuk mengenali kaum ‘minoritas’ pengendali ekonomi yang berada di tengah-tengah sebuah kesamaan.

Sudah menjadi kewajaran jika ide Islam plural berada dalam golongan yang sama dengan bank Islam atau hak asasi Islam; mereka saling berlawanan dalam arti katanya. Identitas dan janji setia kita sebagai Muslim adalah milik Allah, dan Rasul-Nya, sallalahu alayhi wa sallam. Posisi agama kita berada di atas identitas lainnya.

Kaum orientalis, diikuti kemudian oleh kaum modernis telah mencoba dengan segala cara untuk menjembatani kemustahilan ini guna membawa umat Muslim berada di bawah payung humanisme. Kaum orientalis melihat penolakan kita sebagai bentuk dari sebuah kesombongan, sedangkan kaum modernis melihatnya sebagai warisan dari sistem pendidikan kuno. Hal ini dapat dilihat dari karya tulis Charles Malik yang menyatakan bahwa tidak ada seorang cendikiawan Musliim dalam sejarah yang dapat menulis sebuah esai ‘otentik’ mengenai kristen, sedangkan para cendikiawan kristen telah berhasil menulis karya tulis ilmiah mengenai Islam dan agama lainnya. Dia berpendapat, bahwa ketika kaum kristen dapat mengidentifikasikan atau mengaitkan diri mereka terhadap peradaban Islam, umat Muslim menolak untuk melakukan hal yang sama karena umat Muslim ‘melihat agama mereka sebagai agama yang superior   paling unggul. Oleh karena keunggulan ini, maka kita sebagai Muslim tidak dapat masuk ke dalam kerangka konstitusi moderen yang ‘beradab’. Yang diperlihatkan pendapat di atas adalah agama kristen telah menyerah kepada pola pikir dan cara hidup pagan yang dominan dewasa ini. Pendapat ini juga memperlihatkan derajat  dari proses esoterisasi yang terjadi pada agama mereka (kristen). Pendapat ini juga memperlihatkan bahwa di samping semua kesulitan yang dihadapi oleh umat Muslim dan percobaan untuk meng-esoterisasi (esoteric; yang khusus, hanya dipahami oleh kalangan tertentu) Islam, posisi kita yang kuat, dimana hal ini tidak dimiliki oleh kristen, tetap teguh dalam keyakinan bahwa Islam adalah agama yang terakhir dan sejati.

Kita melihat pluralisme sebagai proses penihilan manusia yang dipraktekan dalam sebuah negara sekuler, dimana praktek ini telah menggantikan kebiasaan berkelompok yang memiliki kesamaan nilai dan keyakinan, serta memiliki identitas dan komunitas sebagaimana yang diajarkan, sebagai contoh, dalam Islam. Pluralisme juga berarti hancurnya masyarakat dan proses pengasingan individu dalam sebuat masyarakat dimana individu tersebut tidak lagi memiliki tujuan yang bersifat keilahian akan tetapi individu menjadi tidak lebih dari sebuah proses mekanis.  

 

ESOTERIC HUMANISM

Dengan adanya kejadian monas atas FPI dan Ahmadiah kita dapat menelaah suatu yang mendalam tentang apa itu sebenarnya topeng dibalik demokrasi (humanisme, konstitusi dan hak asasi manusia) yang menjadi kecap nomor satu dari kaum munafik di negeri ini yang mereka ambil pakai dari kaum kafir di eropa (yang notabene adalah kapitalisme riba yahudi, baca juga konfirmasinya di era muslim digest edisi koleksi 7, yang menarik juga diakhir majalah ini dia mengutip buku sistem dajjal dari ahmad thompson, seorang muslim inggris-orang kulit putih yang berprofesi sebagai lawyer, dia adalah fuqara shaykh Dr. Abdalqadir as-Sufi). sebuah dagelan politik tentang ahmadiah yang sudah jelas asal muasalnya dari pakistan ini adalah hasil bentukan agen rahasia inggris di anak benua india. 

saya ambilkan suatu cuplikan dari BUKU ESOTERIC DEVIATION IN ISLAM, dimana buku tersebut membuka simpul-simpul kebohongan dan kesetanan dari kapitalisme riba (uang kertas) dan fiskal state (demokrasi, pluralisme palsu, nihilisme, humanisme palsu, konstitusi, nasionalisme, hak asasi manusia palsu, bank islam, partai islam, obligasi syariah, asuransi syariah) yang semua di ambli pakai oleh muslim hari ini tanpa mempertanyakannya bahwa semua ini adalah berlawanan dengan islam di madinah, yang disusupkan oleh kaum kafir ditengah muamalat muslim. jadi masalahnya adalah riba (pemberlakuan uang kertas dan bunga perbankan) inilah agama baru yang disebut KAPITALISME dengan demokrasi sebagai kacungnya (termasuk orang-orang yang mendukungnya), ini yang segera harus dibubarkan dan ditinggalkan oleh kaum muslim. 

Dari apa yang kita suka ternyata banyak sekali kemudharatannya yang dibenci Allah, dan dari apa yang kita tidak suka ternyata di balik itu banyak hal yang berguna yang di ridhai Allah, dan cara hidup islam sejati sajalah yang di ridhai Allah, bukan yang lain yang telah tercampur! semoga tulisan ini bermanfaat..

The humanity of humanism is determined by a fixed interpretation of nature, history, the world and the entities in their totality. All humanism is therefore grounded upon metaphysics. It is metaphysical. The understanding of man limited to the vital experience of man is a negation of any high spiritual value. Man is capable of reaching beyond a mechanical and practical definition of space and time. But if trapped by the technical understanding of the world, man will fix meanings of nature and himself according to his technical project. The result will be a subjective representation of himself, but not himself.

Acting cannot be valued merely by its utility, but by worshipping Allah. To measure acting according to its utility is to judge it by a standard to which it does not correspond. This is like measuring the capacity of a fish to swim by seeing how it can live on dry land. To abandon utilitarianism does not mean becoming non-practical. The rigour of pragmatism in contrast to that of worshipping, is not a comparison between artificial technical or exact principles and ideas on the one hand and non-technical and inexact principles and ideas on the other. Worshipping involves first the negation of other-than-Allah, that is, the abandonment of those principles and ideas that appear as obstacles to the submission to Allah. This is something very precise that enables us to fulfil our duties with Allah. But to try to be practical disables us from fulfilling our duties, because other-than-obedience comes in between. We must free ourselves from the technical interpretation of acting. The helplessness of the technical scientific understanding of the world can only be overcome by the remembering of Allah that frees the will of man from the self-imposed technical project and restores the will of man over creation.

The humanistic way of thinking maintains that Islam has to prove its predicates before the ‘sciences’. The Muslim humanists are hounded by the fear that Islam will lose prestige and validity if it is not justified by sciences. And they believe that the most effective way of doing it is by ‘elevating’ Islam to the rank of a science. So they speak in terms of the scientific proofs of Qur’an, or Islamic sciences of fiqh, Shari‘ah or Tasawwuf. Today you can become a PhD in Tasawwuf in some Arab Universities. But such an effort is an abandonment of the Deen of Islam. Not being a science does not mean being unscientific or irrational. What it means is that Islam belongs to another level superior to that of sciences. The purity of sciences, that is, the objectification of sciences consists of providing a uniform accessibility of everything to everyone. This process amounts to the erasing of the will of people. In order to restore it we need to remember Allah.

Science cannot validate everything. Recently a Reuters report dated 16th August 2000 stated that the dark work presses on:

 “…pigs offer another prospect. Because they are similar in size and other aspects of biology to humans, they have been seen as a potential source of organs and tissue for transplant into people. Last March, a team at PPL Therapeutics Plc in Edinburgh, Scotland, said they had produced a litter of five piglets using cloning technology. On Wednesday, the science journal Nature made public their report, to be published later this month.”

Meanwhile they worry about retro pig viruses which may make their way into humankind as a result of this ‘science’ which fears not God, only death. For humanism, death is the only real evil. Death is the end and they do not want it at any cost. Any means are therefore human and are justified.

The Muslim fears Allah and not death. He would rather die in submission, than with the heart of a pig. Unfortunately the disparity between humanistic science and Islam is too vast to be comprehended by this Edinburgh scientist and his supporters. Those modernist Muslims who supported science as the tool for the reform of Islam, misunderstood terribly the background of modern science. They took economics, sociology, biology, etc. as the means to a humanistic progress that was anti-Islamic at its core. But they could not see it.

To be human in the sense of being civilised and responding to good behaviour means, in the language of the 20th century, to be a good law-abiding citizen, a tax-payer, and a voter in a democratic state. To be inhuman, on the other hand, means to be brutal and to behave boldly with regard to the ideal citizen of the modern state. What is in question when we say human is not the gender or the species in comparison to animals. What is in question is the behaviour in reference to the state, that is a peculiar interpretation of right and wrong based upon a peculiar interpretation of man, nature, the world and history. That means that every possible form of humanism is based on a metaphysics which presumes an interpretation of things without any reference to Allah. The state and the banks cannot be human by reference to their scientific enquiring and findings, but only with reference to Allah. And nothing else matters more.

Once we accept the metaphysical frame of a version of humanism we admit the intrinsic possibility of other versions of humanism as well. We could equally make everybody be seen as in-human on the basis of a completely different type of humanism based on marxist rhetoric or mere environmental concerns. What matters to us is that this way of judging has no validity before Islam. Islam in that sense denies humanism. To deny humanism does not mean that we affirm inhuman, cruel and barbaric behaviour, but rather the negation of the metaphysical grounds on which their judgment of behaviour can be made. Islam is above all that. Islam is not based on metaphysical speculation, but on submission to Allah.

If human behaviour is isolated from submission to Allah, then we enter into secular metaphysics. Any social or political or biological definition of man is a reification of man, which prepares the ground for a secular explanation of reality. It also allows us to explain reality in terms of esoteric and exoteric domains, and prepares for the invention of a metaphysical god. Esotericism is not found accidentally at the heart of the historical development of humanism and what is called human rights. Human rights is rooted in esotericism.

Islam not only denies humanism, but more importantly it denies the possibility of such a diminishing view of man. If man is not given his due with Allah he is reduced to a utilitarian tool. And equally if he is reduced to a utilitarian tool then Allah is denied. Islam denies capitalism which is the standard of modern humanism: there is no such thing as a good capitalist in Islam. The christians and this society in general have accepted the good banker, and today bankers are philanthropists. This is a nihilistic symptom of esotericism. But Allah is the judge. We are not the judges, we are the judged, which means that we love with the love of Allah and we hate with the hate of Allah, we like what He likes and we hate what He hates, we allow what He allows and we forbid what He forbids.

The acceptance of the banker within the boundaries of humanism is the proof of its falsehood. Because we do not accept the logic that accepts usury alongside good behaviour we could be portrayed as being installed in irrationalism. And because we are against the capitalist ‘values’ upheld by human rights we could be portrayed as having no values. But for us, what they call human, or rights, or logical, or values, or good are empty of meaning. Their bizarre efforts to prove objectively the impunity of usury manifests the artificial nature of their values. To ground these values they have to resort to “I” or “we” decide, or “I” or “we” say. They cannot call upon Allah and for this reason humanism will have to oppose Islam forever.

The humanistic morality is the morality of “I do what I can”: a tailor-made ethic that can accommodate any pragmatic behaviour. Nothing that accepts this predicament can be inhuman or unethical. Such subjective vision can accommodate any behaviour. It is an implicit surrender to the almighty technical ordering of a mass society embodied by the state. Any variation or reform of behaviour has to resort to the technical power of the state. This adds to the perplexity and helplessness of the individual.

To call upon Allah is the only way of abandoning this humanistic prison. To call upon Allah is the only way of regaining the capacity to act. It implies the rejection of the terms and conceptual languages used to justify the unjustifiable: usury and the state. Our new language must be based on the Qur’an and our behaviour must be modelled on Rasulullah, sallallahu ‘alayhi wa sallam.

Freedom of religion does not exist, only freedom of consciousness of religion. There is no freedom to practise Islam within any state, because Islam implies the abolition of the state. What they call freedom of religion is to limit Islam to personal and cultural behaviour. To accept the term ‘tolerance’ is the equivalent of affirming the technical dominance of the state over Islam, which implies the direct admission that the law of the state can override Islamic Law. When we are asked to be tolerant we are being asked to give up our religion and to follow theirs: humanism.

Human rights is the 20th century foundation for a world state and a world religion. Marc Fumaroli of the Académie Française saw that human rights has become “the religion of human rights” on the nihilist ruin of the traditional Europe:

 “France and its universal language from 1784, in the very spirit of one of the most faithful subjects to the king, had nevertheless disassociated themselves from the royal roots. They were already abstractions ready to receive the new energy of the religion of human rights.”162

Esotericism and the philosophy of human rights

Once it is established that to be against human rights does not necessarily mean to be inhuman, we are ready to look at the philosophy of human rights again and it is in fact conceivable that a philosophy like this, that attempts to be above Allah’s Revelation and the application of His Law, must be, in fact, inhuman. The idea of Islamic human rights, like other modernist fabrications such as Islamic banks, is yet another form and effort, to misguide the Muslims into the Esoteric Deviation. And again, to deny the existence of Islamic human rights does not mean that Islam does not bring the best for mankind, but on the contrary, the truth is that only Allah’s Law can preserve the dignity of believing men and women.

Human rights is being used legally above all nation states as if it were a world constitution, waiting for a world state to be implemented. It is already known that the ideas of Liberté, egalité, fraternité were to operate in a Republique Universel, that is a world state. Now human rights as an instrument of the world state is enough to make us to rethink their whole philosophy once more.

But not everybody today agrees with human rights.

Del Valle writes:

 “This mixing of leninist-stalinist intellectual terrorism and of puritan-protestant moralism readapted to the new humanitarist religion has generated, at the end, what another Academician, Alain Peyrefitte, names the “fundamentalism of the Rights of Man”, truly a weapon of subversion designed to discredit all patriotic sentiment and beyond, to destroy the legitimacy of the nation-states. This new universalist fundamentalism, …means above all, ending the freedom of expression and also, directing the consciousness in themselves to establish a dictatorship of spirits, by means of a mediatic brain washing.”163

The imposition of human rights has been denounced as an ideological and moral dictatorship, with the characteristic of eliminating the classical dichotomy friend/enemy into a more legalistic frame of police/criminal giving the implicit capacity to demonise any idea that tends to disqualify their world vision. Thus, a principle of ‘political correctness’ has been introduced to symbolise the one-mindness of this humanist philosophy. Their tolerance stops when the other does not accept their fundamentalism. They alone can define who is intolerant. The usurious banks are not intolerant or inhuman. Yet, they are criminal to Allah and to the Muslims. Not paying taxes, not paying interest on the mortgage, or not accepting a world state order is defined as inhuman and can bring anyone to prison or death — if he refuses prison. The deadly moral of Marat and Robespierre, ‘no freedom for the enemies of freedom’ carried on today under the formula of ‘no tolerance for the enemies of tolerance’ or a more common ‘no democracy for the enemies of democracy’ — think of Algeria — will support the establishment of a world state and a World Bank which are already there.

What is the punishment reserved for those who still think their religion is true and they want to practise it? They are told that their ‘politically incorrect’ views have to be modified for the benefit of the majority who have other views. The validation of this argument being universal, I have no choice but to abandon my religion. This argument does not allow one to argue that banking is a religious practice. Economics, being outside the contingent word of religion that they have created, is outside criticism. It cannot be judged by the same measure. Economics is above religion and therefore above the issue of tolerance. Economics places into the domain of the scientifically correct that which in other domains would be a dogma. Taking usury as a dogma, and taking the universal establishment of a world state as a dogma, their views are no different from any other religion whose fundamentalism must be tamed by tolerance. But this cannot happen because the ‘brotherhood of mankind’ and human rights are not neutral, they are a religion in disguise and tolerance is its demonising weapon.

AN ISLAMIC CRITIQUE OF HUMAN RIGHTS

Any engagement with Islamic Law inevitably reveals that it is opposed to human rights. However, the lack in our Law of human rights is not seen within Islam as a deficiency or in any way negative. Islamic Law has other ways of protecting human dignity. Human rights were created to protect the individual against the overpowering centralised state. But the state is as alien to us as human rights are. Therefore we never felt in need of a mechanism to protect us against something that did not exist. Our Laws, being given to us by Allah, are not man-made and thus open to human error.

Human rights can only exist in a society dominated by the state and with a positive and modernist legal system. Islam is free from all that. The argument of how the Muslims can comply with human rights within their religion, can only be seen within the parameters of a reform of Islam. It has never occurred to the reformers that it is society that needs to change, not Islam.

The debate on human rights always excludes the crime of usury at the heart of capitalism. The Islamic position is clear. The humanist society is sick with usurious banks. People cannot be free under such a regime. If the humanistic democratic society does not have mechanisms to eliminate the banks, we, as Muslims, have an obligation to eliminate such barbaric and inhuman acts from society. The humanist society does not comply with Islamic Law and this is what matters to Muslims.

The attempt to create Islamic human rights, is part of the attempt to make Islam ‘conform’ with modernity. There is a significant trend towards human rights enterprises, among them:

The Permanent Arab Commission on Human Rights (1969)

The Draft Declaration for an Arab Charter of Human Rights, issued by the League of Arab States (1971)

The Draft Covenant on Human Rights produced by the Baghdad Conference on the Conference of the Union of Arab Jurists (1979)

The Cairo Declaration of Human Rights in Islam, issued by the Organisation of the Islamic Conference (1990)

The Draft Islamic Constitution, issued by al-Azhar University.

On a legal level the issue of human rights in Islam relates to constitutionalism. Constitutionalism has been the historical front of the anti-Khalifate program. It was associated with the breakdown of Dar al-Islam. Today we have a number of ‘Islamic constitutions’. One of the most notorious is the constitution of Iran. This constitution has sections guaranteeing individual human rights, which are set within a system of competing institutions that bear a great resemblance to those other constitutions. Some of these key institutions are the parliament, the tax system, and the central bank. From a methodological point of view the system operates under very similar guidelines to other constitutional models, for example, the Fifth French Republic or indeed, the constitution of the United States.

Esotericism and constitutionalism

The constitutions have been an essential tool of esotericisation. Constitutions challenged the validity of the religious law, and provided the required political justification to the state. They redefined freedom in terms of political docility. Their new morals, like toleration, peace and security became subsidiary values to the categorical imperatives of the state and the development of capitalism. Constitutions became the essential tools of capitalism.

WHAT IS CONSTITUTIONALISM?

The constitution itself is just the result of the deliberation of a group of people on paper, which itself can be altered or amended from time to time as demanded. The constitution then rests on acquiescence, whether it is established by referendum or by tacit approval or even by force. The object of the constitution, was to limit the arbitrary action of the government, to guarantee rights of the governed, and to define the operation of the sovereign power.

The essence of constitutionalism is the affirmation that religion or religions do not have a law, and even if they have one, man-made laws are better than those originated by the prophet or prophets. Constitutions emerged against a background of customary and religious law and came to replace them. This is why a fundamental hostility to religion or rather organised traditional religion is implicit in constitutionalism. The whole process was summed up by Figgis in the phrase: ‘Political Liberty is the residuary legatee of ecclesiastical animosities.’ Constitutional supporters did of course present the constitution as a defence of religion, in the name of religious freedom. What it in fact protected was a religious diversity that guaranteed absolute validity to none. But if religion is not absolute it is not religion at all, but becomes at most a group of feelings and inclinations of thought with no practical relevance to the main aspects of political and economic life. And this is how constitutions transformed religions under their rule.

To understand constitutionalism it is important to understand the relative worth assigned to its symbolic values. It is interesting that the idea of equality expressed in all the constitutions has emerged in the form of a protest against what were perceived as inequalities. Thus the claim of the constitution was a claim to the abolition of privilege. It was the response of a class, or people pressured or shut off from the enjoyment of their rights, by another class or people.

The men who drew up the Declaration of Independence in the US which laid down as a self-evident truth that all men are equal were slaves-owners. They did not mean to assert an abstract proposition which implied that their slaves were equal to themselves. What they actually meant was that they themselves were as good as King George, and had as much right to govern themselves as their kinsmen in England.

Similarly the Declaration of the Rights of Man passed by the National Assembly in France in 1789 was in reality a counterblast to the supposed assertion of Louis XIV, “L’Etat c’est moi”, and a repudiation of his claim to an absolute control over the life, liberty and happiness of his subjects. It was ‘considering that ignorance, neglect, or contempt of human rights are the sole cause of public misfortunes and corruptions of government’ that the National Assembly resolved to set forth in a solemn declaration the ‘natural, imprescriptible and inalienable’ rights of men and affirmed that ‘men are born, and always continue, free and equal in respect of their rights.’

What these examples demonstrate is that the arrival of constitu­tionalism was not an abstract quest for abstract perfect values, but a quest for political power against the existing one, which used these values as tools for the obtaining and justifying of their earthly goals by twisting the symbolic meaning of these values to their own convenience. Constitutionalism is part of the process of the devaluation of values which we call nihilism. It is important to assert that constitutional values are tools to justify political aims and institutions. Without the religious validity in the sound words of a Prophet, values are sold to rational speculation. This use of values is clearly observable today in the voice of politicians who endlessly claim justice, peace, order, etc. as being identified with their own political party’s programme.

Banking demanded the taming of religion and the elimination of its normative power. The capitalist logic required undifferentiated range and an expanding number of customers and markets. Thus to be a tax-payer became a stronger identity than religious affiliation. The result is the need to assimilate religious differences. The tool for assimilation to the role of tax-payer is the principle of toleration. Toleration moved gradually from philosophical enquiry to the realm of politics and turned into legislation in the form of constitutions. Away from the romance, what constitutions meant was the elimination of religious identity in favour of the citizen, defined unscrupulously as a tax-payer. We remember what Thomas Paine had to say:

 “Whatever the constitution may be in other respects, it has undoubtedly been the most productive machine of taxation that was ever invented.”164

Constitutionalism is too recent a phenomenon to be given the universal validity that it claims. The great surge of constitutional­ism did not occur until the second half of the nineteenth century. This movement originated in the unifying movements in Italy and Germany which were, in their turn responsible for the republican constitution promulgated in France after the war of 1870.165 In Islam, Sultan Abdulhamid II, rahimahu’llah, under legal imperative had proclaimed in 1876 the first Ottoman Constitution only to abrogate it the moment he had a chance two years later. It was not until 1908 that the Young Turks could depose Khalif Sultan Abdulhamid and proclaim Turkey a constitutional monarchy. It is important to remember that the whole movement which broke Southern Europe from the Dar al-Islam had adopted political constitutionalism as the principle and means of their ‘emancipation’. This is relevant to understanding the incongruence of the idea of Islamic constitutionalism.

ESOTERICISM AND CONSTITUTIONALISM

masih dengan kejadian monas-ahmadiah, kita terus melihat komentar-komentar  melihat para badut politik yang tengah  terkena sihir palsu humanisme atau hak asasi palsu, mereka para badut-badut demokrasi, humanisme, konstitusi dan badut HAM menjadikan alasan kebebasan beragama dan berkeyakinan untuk membela ahmadiah yang sudah jelas menodai islam. saya turunkan artikel ini untuk melihat kembali apa topeng dibalik atas nama konstitusi dan hak asasi palsu

ESOTERICISM AND CONSTITUTIONALISM

The constitutions have been an essential tool of esotericisation. Constitutions challenged the validity of the religious law, and provided the required political justification to the state. They redefined freedom in terms of political docility. Their new morals, like toleration, peace and security became subsidiary values to the categorical imperatives of the state and the development of capitalism. Constitutions became the essential tools of capitalism.

WHAT IS CONSTITUTIONALISM?

The constitution itself is just the result of the deliberation of a group of people on paper, which itself can be altered or amended from time to time as demanded. The constitution then rests on acquiescence, whether it is established by referendum or by tacit approval or even by force. The object of the constitution, was to limit the arbitrary action of the government, to guarantee rights of the governed, and to define the operation of the sovereign power.

The essence of constitutionalism is the affirmation that religion or religions do not have a law, and even if they have one, man-made laws are better than those originated by the prophet or prophets. Constitutions emerged against a background of customary and religious law and came to replace them. This is why a fundamental hostility to religion or rather organised traditional religion is implicit in constitutionalism. The whole process was summed up by Figgis in the phrase: ‘Political Liberty is the residuary legatee of ecclesiastical animosities.’ Constitutional supporters did of course present the constitution as a defence of religion, in the name of religious freedom. What it in fact protected was a religious diversity that guaranteed absolute validity to none. But if religion is not absolute it is not religion at all, but becomes at most a group of feelings and inclinations of thought with no practical relevance to the main aspects of political and economic life. And this is how constitutions transformed religions under their rule.

To understand constitutionalism it is important to understand the relative worth assigned to its symbolic values. It is interesting that the idea of equality expressed in all the constitutions has emerged in the form of a protest against what were perceived as inequalities. Thus the claim of the constitution was a claim to the abolition of privilege. It was the response of a class, or people pressured or shut off from the enjoyment of their rights, by another class or people.

The men who drew up the Declaration of Independence in the US which laid down as a self-evident truth that all men are equal were slaves-owners. They did not mean to assert an abstract proposition which implied that their slaves were equal to themselves. What they actually meant was that they themselves were as good as King George, and had as much right to govern themselves as their kinsmen in England.

Similarly the Declaration of the Rights of Man passed by the National Assembly in France in 1789 was in reality a counterblast to the supposed assertion of Louis XIV, “L’Etat c’est moi”, and a repudiation of his claim to an absolute control over the life, liberty and happiness of his subjects. It was ‘considering that ignorance, neglect, or contempt of human rights are the sole cause of public misfortunes and corruptions of government’ that the National Assembly resolved to set forth in a solemn declaration the ‘natural, imprescriptible and inalienable’ rights of men and affirmed that ‘men are born, and always continue, free and equal in respect of their rights.’

What these examples demonstrate is that the arrival of constitu­tionalism was not an abstract quest for abstract perfect values, but a quest for political power against the existing one, which used these values as tools for the obtaining and justifying of their earthly goals by twisting the symbolic meaning of these values to their own convenience. Constitutionalism is part of the process of the devaluation of values which we call nihilism. It is important to assert that constitutional values are tools to justify political aims and institutions. Without the religious validity in the sound words of a Prophet, values are sold to rational speculation. This use of values is clearly observable today in the voice of politicians who endlessly claim justice, peace, order, etc. as being identified with their own political party’s programme.

Banking demanded the taming of religion and the elimination of its normative power. The capitalist logic required undifferentiated range and an expanding number of customers and markets. Thus to be a tax-payer became a stronger identity than religious affiliation. The result is the need to assimilate religious differences. The tool for assimilation to the role of tax-payer is the principle of toleration. Toleration moved gradually from philosophical enquiry to the realm of politics and turned into legislation in the form of constitutions. Away from the romance, what constitutions meant was the elimination of religious identity in favour of the citizen, defined unscrupulously as a tax-payer. We remember what Thomas Paine had to say:

 “Whatever the constitution may be in other respects, it has  undoubtedly been the most productive machine of taxation that was ever invented.”164

Constitutionalism is too recent a phenomenon to be given the universal validity that it claims. The great surge of constitutional­ism did not occur until the second half of the nineteenth century. This movement originated in the unifying movements in Italy and Germany which were, in their turn responsible for the republican constitution promulgated in France after the war of 1870.165 In Islam, Sultan Abdulhamid II, rahimahu’llah, under legal imperative had proclaimed in 1876 the first Ottoman Constitution only to abrogate it the moment he had a chance two years later. It was not until 1908 that the Young Turks could depose Khalif Sultan Abdulhamid and proclaim Turkey a constitutional monarchy. It is important to remember that the whole movement which broke Southern Europe from the Dar al-Islam had adopted political constitutionalism as the principle and means of their ‘emancipation’. This is relevant to understanding the incongruence of the idea of Islamic constitutionalism.

 

BERSATULAH MUSLIM! KEMANA HABIB YANG LAINNYA…

walaupun FPI dibubarkan tetap saja kebencian (benci karena yang Allah benci, suka karena yang Allah suka) terhadap kemaksiatan (korupsi, prostitusi, premanisme, melecehkan islam dan lainnya) dan pembelokan islam (ahmadiyah, al-qiyadah, islam liberal dan lainnya) akan tetap berlangsung, maka bukan hanya FPI yang akan muncul tapi seluruh umat islam harusnya berdiri dan membela dien Islam dalam urusan mentaati Allah dan mengikuti Rasulullah…ya habibullah, karena semua semangat menegakkan yang benar ini ada dalam setiap pecinta Allah dan rasulNya yang mengikuti Alquran dan Sunnah.

Kalau ada yang ngaku Habib tapi diam saja terhadap kemaksiatan, tidak perlu ngaku habib dan dan ngga perlu pakai nama habib di depannya (habib artinya kekasih, maksudnya kekasih Allah) kemana habib-habib yang lain? kemana orang islam yang lain? ya itulah karena orang islam telah dipecah lewat organisasi, partai-partai dan paham-paham sempit golongan dan sementara umat muslim kebingungan menghadapi hutang-hutang riba rentenir perbank-kan yang mendasari kehidupan muslim hari ini. inilah demokrasi dan reformasi. sementara perbankan terus mengambli alih aset orang muslim. dan kalian muslim terus disibukkan dengan amal riba dan terus bertengkar untuk urusan yang tidak penting.

Musuh orang islam adalah para pemakan riba dan anteknya yang berlindung dibalik esoterik demokrasi, reformasi, esoterik pluralisme, persamaan, liberalisme. 

islam harii ini, secara jelas terlihat bahwa hari ini TIDAK ADA PEMERINTAHAN, yang adalah semua orang menjadi pelayan sistem riba-perbankan, inilah sistem yang penuh kerakusan-kemunafikan dan kerja setan, dengan demokrasi dan reformasi sebagai alasan yang tidak pernah dipertanyakan! 

TINGGALKAN DEMOKRASI! PERANGI RIBA DAN ANTEKNYA! RIBA MEMBUAT SELURUH MUSLIM DI NUSANTARA MISKIN DAN HILANGNYA ASET-ASET MUSLIM YANG DIGANTI HANYA DENGAN SELEMBAR KERTAS YANG TIDAK BERHARGA DAN HUTANG-HUTANG DAN BUNGA YANG TIDAK TERBAYARKAN KEPADA LEMABAGA RENTENIR INTERNASIONAL DAN LEMBAGA RENTENIR LOKAL!

TINGGALKAN SISTEM RIBA, TINGGALKAN HAL INI YANG SANGAT DIBENCI OLEH ALLAH. SEKALI LAGI: DEMOKRASI, PLURALISME DAN LIBERALIME ADALAH UNTUK ORANG IDIOT! 

SEPAK BOLA KEAGAMAAN!

Shayk Dr. Abdalqadir menyampaikan: ‘dont treat your dien like football club‘. inilah yang terjadi hari ini.

kita lihat yang katanya tokoh FPI dan PKB saling bersahutan melalui media bak pelatih kesebelasan sepak bola, yo opo to dagelan! katanya para kader PKB-jawatimur (mungkin lebih tepat disebut keder) mau serang FPI. ngapain ya? kalo dah banyak terus merasa jago, merasa kuat, ya inilah  sepak bola keagamaan! (masya Allah lahawla wala quwatta ila billah). saya jadi ingat perkataan Rasulullah (tepatnya silahkan lihat kitab hadist), disuatu masa umat islam akan banyak, tapi seperti buih ditepi pantai. sekedar mengingatkan! apa itu NU, apa itu PKB, apa itu FPI atau ormas-ormas islam lainnya, Allah ngga akan melihat itu, Allah bukan melihat banyaknya, Allah nggak akan nanya: sampeyan dari organisasi mana? ngga..ngga akan dilihat deh. 

ya inilah orang-orang keblinger pengusung demokrasi, pluralisme, persamaan, lintas agama what ever. mau unjuk ‘kekuatan’ untuk urusan yang ngga pernting sama sekali, andaikan mereka bisa melihat! yang perlu dibubarkan itu adalah lembaga perbankan yang terus melaksanakan perampokan lewat hutang berbunga (riba) dan penggunaan uang kertas yang tidak berharga yang menyusahkan banyak orang. yang perlu diawasi dan adalah orang-orang kafir dan munafik yang bergerak bebas di negeri muslim ini. ILUSI DEMOKRASI!

yang harusnya dituntut adalah soal BBM yang jadi teralihkan gara urusan aliran ahmadiah, yang perlu kita tuntut adalah sumber dan hasil alam muslim ini ‘diambil alih’ oleh korporasi internasional dan kapitalis lokal , dan ini kok ngga diributkan, yang perlu dituntut adalah  perbankan dan kapitalisme global yang telah memasukan riba dalam kehidupan muslim di nusantara lewat omongkosong demokrasi dan reformasi dan bank-bank telah mengambil alih harta orang muslim hanya dengan memakai kertas-kertas tak berharga, sekali lagi sampeyan itu ngapain pada ribut!  ya kok saling berkelahi untuk urusan yang ngga penting, yaitu berkelahi untuk aliran sesat macam ahmadiyah! ahmadiyah yang harus dibubarkan dan kalau perlu diusir saja dari persada muslim! apalagi sampai memancing keributan antara sesama muslim. kalau orang ahmadiah mau mematuhi hukum-hukum islam mereka adalah aman! 

sekali lagi tinggalkan demokrasi, kembali segera ke sumber utama muslim, amal alhlul madinah, jangan bercerai berai karena selain Allah. taatilah *ulil amri di antaramu. (ulama adalah bentuk jamak dari ilm, pengertian orang berilmu adalah orang yang mengenal Allah dengan sesungguhnya (shariat-hakikat-marifat), sedangkan amri itu adalah umara atau amir, amir adalah pemimpin yang bertujuan menjaga perintah Allah tetap berlaku dan mengikuti sunnah Rasul, itulah pemimpin sejati, mereka tidak memihak siapapun kecuali untuk menyenangkan Allah dan rasulNya)

SEDIKIT ORANG MUSLIM DI NEGERI INI YANG DAPAT MENGERTI BAHWA DEMOKRASI ADALAH KACUNG PERBANKAN, DEMOKRASI ADALAH SEBUAH PERMAINAN, DEMOKRASI MEMASTIKAN RIBA AKAN TERUS BERJALAN DAN RIBA INILAH YANG MERUSAK LAHIR DAN BATIN MUSLIM DI NUSANTARA.

hanya orang-orang yang diberi furqan dapat meilhat apa ini semua dan jalan keluarnya.

 

Krisis Palsu Minyak dan Pangan

KRISIS PALSU MINYAK DAN PANGAN
Zaim Saidi - Direktur Wakala Induk Nusantara

Salah satu faktor yang dituding sebagai penyebab krisis ekonomi dunia akhir-akhir ini adalah harga minyak mentah dunia. Dalam kurun enam bulan belakangan ini, menyusul krisis kredit perumahan di AS sejak September 2007, harga minyak terus-menerus naik. Sebelum memasuki  kuartal terakhir 2007 lalu harga minyak hanya sekitar 70 dolar AS.  Dalam waktu yang tak terlalu lama harga ini  bergejolak dan, sesudah melewati angka psikologis 100 dolar AS/barel,  terbukti tak kunjung reda, bahkan kini  telah mencapai angka tertingginya, 115-an dolar AS.

Belum ada tanda-tanda gejolak ini akan berakhir, kita disodori oleh krisis baru yang lebih mengkhawatirkan, yakni krisis pangan.  Media masa memberitakan mulai terjadinya kerusuhan di berbagai kota di dunia. Insiden orang kelaparan pun makin membayangi. Para pejabat di PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) bahkan menyebutkan krisis pangan ini sebagai the silent tsunami yang melanda  dunia.

Pertanyaan kita adalah apakah penyebab dan akar krisis ekonomi dan pangan  tersebut? Apakah kelangkaan (scarcity) dari sumber energi dan pangan, sebagaimana dikatakan oleh para pejabat? Ataukah inflasi sebagaimana dikatakan oleh para ekonom? Ataukah ada persoalan lain?

Tulisan ini ingin membuktikan bahwa memang ada persoalan yang ditutup-tutupi, atau setidaknya dialihkan,  hingga akar  masalah yang sebenarnya tidak diketahui umum.

Komodifikasi dan Muslihat Uang Kertas
Persoalan  sesungguhnya bukan terletak pada komoditi itu sendiri, baik minyak atau pun pangan atau komoditi apa pun, melainkan pada manipulasi yang merusak tatanan alamiah.  Krisis minyak atau pangan, atau komoditi apa pun, tidak pernah disebabkan oleh kelangkaan komoditi itu sendiri. Implikasinya, krisis komiditi tidak pernah bermula dari komoditi itu sendiri, melainkan bermula dari komodifikasinya dan alat transaksi yang digunakan sebagai penukar komoditi tersebut, yakni uang fiat (kertas) yang tidak memiliki nilai apa pun kecuali selembar kertas itu sendiri.  

Pertama-tama kita pahami, pada dataran teknis, memang ada persoalan distribusi, tapi  bukan produksi. Sumber daya alam (SDA) selalu melimpah, kalau tidak di semua daerah, di suatu daerah lainnya. Persoalannya, dalam era kapitalisme sekarang ini, sumber daya alam (SDA) sepenuhnya telah dikomodifikasikan,  artinya dikuasai hanya oleh segelintir orang. Ketika telah dikomodifikasikan maka SDA tidak lagi diproduksi dan didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan semua orang, melainkan untuk memenuhi ketamakan segelintir orang yang menguasainya.

Lantas, kedua, ketika komoditi itu telah berada di tangan segelintir orang,  maka fungsi asasinya sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup manusia  tidak lagi dipedulikan, komoditi sepenuhnya menjadi sumber kekayaan. Inilah hal sebenarnya yang hari-hari ini sedang kita saksikan: kelangkaan energi dan pangan yang jadi  persoalan mayoritas manusia, dijadikan sumber kekayaan-melimpah segelintir orang yang menguasainya di gudang-gudang mereka. Dengan kata lain, krisis minyak dan pangan, yang digembar-gemborkan media massa di seluruh dunia saat ini, adalah semu belaka.

Dan, ketiga, hal inilah yang seharusnya membuka mata kita semua, sebagaimana akan ditunjukkan di bawah nanti, sistem mata uang kertas sebagai pengganti komoditi, adalah  instrumen penghisapan oleh segelintir orang. Sistem uang kertas adalah sistem rente, atau riba, yang sangat menindas, karenanya diharamkan dalam Islam. Alat tukar yang halal (karena keadilannya) haruslah sesama komoditi, dua yang terbaik di antaranya emas dan  perak.

Dalam Dinar Harga Minyak Stabil
Harga minyak mentah (Indonesia) terus mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir, dari 37.58 dolar AS (2004) menjadi 53.4 dolar AS (2005), menjadi 64.29 dolar AS (2006), menjadi 72.36 dolar AS (2007), dan terakhir melonjak menjadi 95.62 dolar AS/barel (2008). Kenaikannya adalah 154% (dari 37.58 menjadi 95.62 dolar AS/barel).  Kalau kita ambil harga minyak mentah dunia, pada tingkat yang tertinggi sekarang ini, taruhlah sekitar  115 dolar AS/barel, maka kenaikannya lebih tinggi, 206%.  Secara flat  kenaikan rata-rata harga minyak mentah Indonesia per tahunnya (dalam dolar AS)  adalah  38.5%,  sedang minyak dunia sebesar  50.1%.

Sementara itu, kurs dinar emas sendiri dari tahun ke tahun juga terus-menerus  naik. Pada tahun 2004 satu dinar adalah 54 dolar AS, menjadi 60 dolar AS (2005), berikutnya (2006) menjadi 85 dolar AS, lalu 95 (2007), dan saat ini (200 menjadi 127 dolar AS, sebelum kembali turun ke 117 dolar AS (Mei 2008). Jadi, dinar emas sendiri mengalami apresiasi cukup besar, meskipun lebih rendah dari kenaikan harga minyak mentah,  yaitu 135% (dari 54 dolar AS menjadi 117 dolar AS/dinar). Rata-rata apresiasi dinar emas per tahun, dalam periode ini, adalah 29.16%, terpaut sekitar 9% dari rata-rata kenaikan harga minyak mentah (Indonesia) di atas.

Sekarang kita lihat harga minyak mentah, dalam periode yang sama, dalam dinar emas. Pada tahun 2004 harga minyak mentah Indonesia adalah 0.7 dinar emas/barel, yang sesudah mengalami kenaikan lumayan tinggi setahun kemudian (2005) yakni 28%, menjadi 0.9 dinar emas/barel, kembali turun 11% setahun kemudian (2006) menjadi 0.76 dinar emas/barel. Dalam kurun tiga tahun terakhir, ketika situasi sangat tidak stabil – yang selalu ditampilkan kepada kita sebagai ’krisis’ – harga minyak dalam dinar emas justru  sangat stabil, tidak beranjak dari 0.76 dinar emas/barel. Dalam periode ini (2006-200 harga minyak mentah dalam dolar AS naik secara drastis, sekitar 49%! (dari 64.29 ke 95.62 dolar AS/barel).  Dalam dinar emas tidak berubah  alias kenaikannya 0%!

Dengan cara ini kita melepaskan kaitan antara SDA dengan uang kertas (dolar AS).  Kita kembalikan kaitan antara satu SDA (minyak) dan SDA lainnya (emas). Dengan jelas terbukti, antara keduanya, tidak terjadi pergeseran nilai tukar, inflasinya 0%. Kalau pun terjadi pergeseran, lebih karena faktor alamiah, kelangkaan atau kelebihan pasok, yang dalam waktu segera mengalami keseimbangan baru, sesuai dengan hukum supply-demand itu sendiri. Dengan adanya intervensi uang kertas, sebagai pengganti salah satu SDA yang dipertukarkan, dengan nilai nominal yang ditetapkan secara paksa oleh hukum negara, rusaklah hukum alamiah supply-demand ini. Segelintir orang, para pengganda uang kertas itu lah, yang meneguk keuntungan sepenuhnya dari rusaknya hukum alam tersebut. Maka, timbullah krisis palsu  SDA seperti saat ini. Krisis yang sebenarnya adalah pada sistem mata uang kertas!

DEMOKRASI ITU SAMPAH! BUANG SAMPAH INI SEGERA

DEMOCRACY ONLY FOR IDIOTS!

lihat ngga neh tengah terjadi permaianan *sepak-bola keagamaan, pada protes FPI dibubarkan, para pengikut (ikutan) pak dur bikin demo untuk FPI, katanya mereka orang NU (apa ya NU? orang islam juga bukan, apa ya ini solidaritas kampungan demokrasi).  *sepakbola keagamaan (artinya agama dijadikan semacam klub, dengan penonton atau fans lebih banyak dan sebagainya) guoblok tenan!. yang agak aneh adalah kenapa bukan ahmadiah dulu dibubarkan! jadi pada gila karena demokrasi sampah ini. ahmadiah itu jelas ngaco what ever shit the name is AKK-BB, monyet ini dulu yang harus dibubarkan! 

pak-dur itu sudah menjadi semacam kultus individu, karena demokrasi kebablasan ini telah membuat orang-orang ini pada sakit jiwa. termasuk yang mengusungnya, kalau pengikutnya emang kebanyakan bodoh dan modal bacot (dan ciri-cirinya adalah mereka sangat emosional kalo ‘bos’nya dikritik, sementara ‘bos’nya seenak jidatnya ngatain atau ngritik orang lain, eling to le) , orang-orang islam harusnya sadar tidak ada islam NU ataupun Muhammadiah ataupun lainnya ini hanya buatan seperti halnya partai islam, yang akhirnya malah memecah belah umat islam. islam bukan agama yang diorganisir. islam ya islam,tidak ada islam nasionalis, islam moderat, islam kiri-kanan, apalagi islam liberal…alasan kunyuk-kunyuk ini adalah ini demokrasi.

lalu apa bedanya FPKB, Garda Bangsa ataupun organisasi sayap NU sejenis, ya juga dibubarkan saja sebaiknya, arogansinya juga terlihat kok dari komentar mereka, kalau mereka marah pak dur dihina itu sudah resiko pak-dur, diakan juga suka ngomong seenaknya. FPI mungkin salah tapi lebih salah lagi orang yang tahu tentang kemaksiatan diam dan hanya sibuk sama perut dan kawin. semoga demokrasi dan orang-orang yang mendukungnya (pluralisme, toleransi, persamaan ala munafik dan kafir) cepat dilemahkan dan dihancurkan oleh Allah. amin ya rabbil alamin.

muslim harus bersatu dibawah satu bendera, benderanya Rasulullah salallhu alaihi wassalam! ehm kemana ya para ulama…. 

DEMOKRASI ADALAH KACUNG PERBANKAN- INDONESIA FOR SALE!

saya ambilkan sedikit cuplikan dari buku ILUSI DEMOKRASI/ bab 2/ Zaim Saidi…

MATINYA DEMOKRASI

George Bernard Shaw mendefinisikan demokrasi dengan sangat tepat sebagai  ‘Siapapun yang dipilih oleh semua orang’ (Anybody  chosen by every body). ’Semua orang’ yang memilih itu pun, semakin hari semakin sedikit, karena tingkat partisipasi pemilih yang menyusut – di AS dan negara-negara Eropa Barat tinggal 40-60% dari penduduk yang berhak memilih. Semakin banyak orang yang  berhak memilih menjadi Golongan Putih (Golput). Dan di antara mereka yang datang ke bilik pencoblosan pun teramat jarang memberikan dukungan mayoritas (bahkan pada batas bawah 50+1% sekalipun) kepada seseorang kandidat, yang mencerminkan tingkat kepercayaan publik kepada para politisi yang semakin rendah.  

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu Langsung Presiden di Indonesia, yang baru pertama kali dilakukan (2004)  memang relatif tinggi, sekitar 92%. Tapi kasus ini tidak dapat menjadi ukuran karena pada dasarnya yang terjadi di Indonesia, khususnya di zaman Orde Baru,  adalah mobilisasi pemilih, bukan partisipasi sukarela. 

Selain,  tentu saja, dalam kasus Pemilu Presiden 2004,   lebih karena faktor antusiasme publik atas sistem pemilu baru yang berbeda dari sebelumnya.  Indikasi yang lebih tepat adalah yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang menyusulnya kemudian, yang di Indonesia juga baru pertama kalinya dilakukan, sejak pertengahan 2005

Dalam waktu setahun  di Indonesia telah berlangsung  205 kali Pilkada (Tingkat Kabupaten/Kota Madya). Tingkat rata-rata Golongan  Putih  mencapai  angka 29,3%. Namun, bila dilihat per daerah, maka tingkat Golput banyak yang mencapai  30-40%. Pengamatan yang lebih jauh pada suara yang menentukan atas kemenangan para kandidat menunjukkan angka yang lebih rendah lagi. Hampir 70% (137 daerah) kemenangan Pilkada hanya mendapat dukungan suara di bawah 51%. Salah satu contoh rendahnya dukungan ini diperlihatkan, misalnya, pada pemenang Pilkada di Kota Pematang Siantar, Sumatra Utara, yang hanya meraih 24.115 suara atau  hanya 15,7% dari total pemilih (Kompas, 20 Juni 2006). Angka penentu kemenangan pada kasus Pilkada Pematang Siantar di atas, yang cuma mencapai tak sampai 16%, jauh di bawah aturan minimal dukungan 25% sebagai pemenang  menurut Undang-undang No 32/2004  tentang Sistem Pemerintahan Daerah. Jadi, sejak kelahirannya di Indonesia, demokrasi sebagai sebuah prosedur pun praktis  telah mati.

Lebih jauh, Pemilu sebagai perwujudan ’kebebasan memilih’ dan ’menghasilkan perwakilan’ dengan jelas adalah ilusi  belaka. Para kandidat ’wakil rakyat’ telah ditentukan oleh partai politik. Jumlah kandidat presiden yang disodorkan kepada pemilih umumnya hanyalah dua orang, atau dalam kasus Indonesia (Pemilu 2004) adalah lima orang, sebelum tersaring menjadi dua untuk akhirnya dipilih salah  satu di antaranya. Bahkan penentuan atas sistem demokrasi itu sendiri sebagai sebuah pilihan, pada awalnya di mana pun ia diterapkan, tidak pernah dilakukan melalui cara demokratis dengan ditanyakan kepada rakyat banyak. Demokrasi secara efektif telah semata-mata menjadi instrumen negara fiskal.

Dalam aras makro nanti akan kita buktikan bahwa kebijakan pemerintahan demokrasi tak lebih dari menjalankan keputusan dan keinginan kekuatan kapitalis, lebih tepatnya para bankir internasional, belaka. Terlalu banyak bukti untuk dikemukakan di sini tentang keputusan-keputusan  politik, baik oleh Parlemen maupun Presiden terpilih dalam sistem demokrasi (mulai dari di Amerika, di negara-negara Eropa Barat, sampai di Indonesia), yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat.  Jauh hari sejarawan D.H Lawrence telah menyimpulkan perbedaan sistem baru (demokrasi-konstitusional) yang menggantikan model monarki, bukanlah pada  soal republik atau kerajaannya, tapi  soal siapa yang dapat menguasainya. Kesimpulan Lawrence adalah ’jika seseorang memiliki kemampuan menghasilkan uang, pada akhirnya ia bisa memerintah republik.’ Baginya bentuk negara modern tak lebih dari sebuah  ’negara komersial’.

Dalam konteks ini ada perlunya kita mengingat kembali peringatan dini yang diberikan oleh Plato tentang kaitan antara suatu sistem politik dengan nafs manusia. Dalam pandangan Yunani awal ini dekadensi manusia ditunjukkan pada perubahan wataknya yang semakin hari semakin rendah: dari kecintaan pada pencarian kebenaran (pada diri para filosof), turun kepada kecintaan kepada status (para kesatria), kemudian melorot pada kecintaan akan harta (para plutokrat), dan terakhir kecintaan pada segala keinginan syahwatinya (para demokrat).

Plato, dalam buku terkenalnya, Republic,  telah memperingatkan kita bahwa beragam watak manusia ini akan  tercerminkan  di dalam sistem sosial-politik yang menjadi pilihan.  Dalam hal ini, menurut Plato, sistem politik demokrasi – dalam versi modernnya sebagai penggerak bentuk negara fiskal yang telah disebut di atas akan menunjukkan watak manusia materialistik-hedonis tersebut. Demokrasi adalah sistem politik buruk bagi manusia berwatak buruk. Sosok manusia modern yang kita lihat hari ini, dengan mengacu pada pandangan ini, adalah sosok manusia berwatak terendah, materialistik dan hedonistik, yang diakomodasikan dengan nyaman  dalam kapitalisme modern. 

Dalam konteks Islam sumber terbaik umat manusia, tiada lain, adalah mereka yang hidup di masa awal Islam yang oleh Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dijelaskan sebagai ’tiga generasi pertama’, yakni generasi Sahabat, Tabi’un (Pengikut Sahabat), dan Tabi’ut-Tabi’un (Para Pengikut-Pengikut-Sahabat). Secara umum mereka dikenal sebagai Penduduk Madinah (Ahlul Madinah), dan perilakunya disebutkan sebagai ’Amal Madinah. Di sinilah, dari sisi yang berbeda, kita dapat melihat perbedaan kontras antara cara hidup Islami dan cara hidup modern. Kehidupan modern mengandaikan adanya ’kemajuan’, progress, menuruti kriteria dan ukuran-ukuran kapitalisme  yang bertolak belakang dengan Islam, yang mengukur kualitas manusia berdasarkan tradisi.  Dengan kriteria tradisi ini, serupa dengan kriteria Platonik yang baru saja disebut di atas, manusia modern  adalah manusia  yang terus mengalami dekadensi.

EKONOMI VERSUS MUAMALAT

Amal pokok pada perekonomian Islam (pengertian yang tepat adalah muamalat, dan bukan ’ekonomi Islam’!) adalah pelarangan riba dan pajak. Hal ini secara  fundamental memisahkan Islam dari kapitalisme. Pelarangan riba mengenyahkan kemungkinan terakumulasinya (bertumpuknya) kapital yang bermula dari (penciptaan) kredit oleh bank yang sangat menguntungkan perbankan. Memberikan kredit, bagi perbankan, adalah men-ciptakan uang dari kehampaan. Pelarangan riba juga mencegah terakumulasinya kekuasaan melalui (muslihat) konsep pemilikan mayoritas. Konsep struktur pemilikan kapitalistik (atas dasar mayoritas saham) bukan saja bertentangan dengan hukum kontrak dalam Islam (syirkat) tetapi juga, de facto, merupakan bentuk perampasan atas hak milik pribadi orang lain (pemegang saham minoritas). Dalam muamalat juga tidak dikenal istilah ’investor tidur’. Kemungkinan terbentuknya sebuah kemitraan investasi, dalam Islam, hanyalah melalui qirad (disebut juga sebagai mudharabah), sedangkan syirkat mensyaratkan keterlibatan ke dua belah pihak secara adil.  

Selanjutnya muamalat bila dijalankan dengan benar akan dengan sendirinya menghilangkan apa yang dalam sistem kapitalis dikenal sebagai ’kelas pekerja’ (working class).  Muamalat menghilangkan kemungkinan timbulnya persoalan yang hari ini disebut sebagai ’pengangguran massal’.  Sebab  model hubungan ’buruh-majikan’ dalam pabrik-pabrik yang inheren dalam sistem kapitalis digantikan dengan model hubungan ’master-apprantice’ (mu’allim-mubtadi’) dalam gilda-gilda (sinf). Gilda merupakan satuan usaha yang cocok dengan bentuk kontrak syirkat,  mengikuti kaidah muamalat. Selain itu, para anggota gilda mengembangkan  etika  futuwwa yang memberikan penghargaan kepada mereka yang murah hati, mau berkorban, sabar, disiplin, patuh kepada master gilda dan hidup sederhana.

Mengembalikan gilda dalam tatanan masyarakat hari ini bukanlah sebuah romantisme pada kejayaan model satuan-satuan usaha otonom pada  abad pertengahan.Sebab, bahkan para kapitalis modern sekarang pun, telah membuktikan bahwa  struktur ’self-managed team’ yang menyerupai gilda-gilda terbukti paling efisien dalam proses produksi.  Dalam konteks Islam, kontrak-kontrak bisnis yang benar (syirkat),  dengan sendirinya akan beroperasi dalam bentuk gilda-gilda atau, bila bentuknya kemitraan investasi, akan beroperasi  sebagai qirad. Yang terakhir ini akan mengembalikan berjalannya   perdagangan yang sebenarnya, melalui kafilah-kafilah pedagang (karavan), dan bukan sekadar ’konvoi distributor’.

Muamalat merupakan penegasan dan perlindungan pada perdagangan. Allah menegaskan dalam al-Quran, Surat Al Baqarah ayat  275, bahwa ’perdagangan dihalalkan dan riba diharamkan’. Muamalat memastikan persamaan hak bagi semua pedagang di pasar, bukan saja terhadap akses, melainkan juga atas prasarana dasar perdagangan. Konsep dasar muamalat dalam menjamin berjalannya perdagangan Islami adalah pendirian pasar-pasar terbuka. Ini berarti bahwa model perdagangan Islam, sekali lagi untuk memperlihatkan kontrasnya dengan kapitalisme, sama sekali berbeda dari pasar yang umum kita lihat hari ini. 

Apa yang dalam kapitalisme disebut sebagai perdagangan, dalam bentuk mal-mal dan pasar-pasar swalayan (mini, super, sampai hyper-market),  sama sekali bukan perdagangan dalam pengertian muamalat.  Dalam perspektif muamalat kita dapat menyebut sistem ini sebagai distribusi monopolistik.  Perhatikan saja sekeliling kita. Warung-warung dan toko-toko kelontong setiap hari semakin berkurang,  digantikan hanya oleh dua jaringan mini-market, Alfamart dan Indomart, yang semakin hari semakin merajalela sampai ke kampung-kampung penduduk.  Sementara pasar-pasar swalayan lain, yang berskala menengah, juga semakin berkurang digantikan oleh sejumlah kecil hyper-market berskala besar.

Perbedaan mendasar antara ’distribusi’ dan perdagangan adalah ada atau tidaknya prasarana perdagangan umum dan terbuka yang dapat diakses kapan pun oleh siapa pun yang hendak berdagang dengan posisi setara. Pasar, dalam ajaran Islam, selain  terbuka bagi setiap orang, tidak boleh dimiliki dan dikuasai oleh orang-orang tertentu saja. Rasulullah sallallahu ‘alayhi wasallam menyatakan bahwa ’Sunnah-ku di pasar sama dengan Sunnah-ku di masjid’. Maka, bahkan mendirikan bangunan permanen di pasar, yang mengakibatkan tertutupnya akses bagi umum, juga  tidak dibenarkan apalagi menguasainya. Para pedagang Muslim sejati, sepanjang sejarah Islam, selalu bergerak bebas, sendiri-sendiri maupun dalam kafilah-kafilah dagang (Karavan), dari satu pasar terbuka ke pasar terbuka  lainnya. 

Pasar-pasar ini tidak ada yang permanen. Hanya untuk keperluan pengamanan barang-barang berharga bangunan permanen di bangun sebatas sebagai gudang-gudang penyimpanan, sebagai fasilitas umum. Pasar pertama di Madinah yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu ‘alayhi wasallam, baqi’ al-Zubayr, pun sepenuhnya merupakan lapangan terbuka. Terkait dengan keberadaan pasar-pasar terbuka ini adalah institusi wakaf, yang kemungkinan bentuknya tentu saja jauh lebih luas dari sekadar pasar, yang juga menjadi elemen penting kehidupan gilda-gilda.

Di Indonesia kita tinggal merasakan sisa-sisa beroperasinya pasar-pasar Islami tersebut. Di Jawa Tengah masih dikenal nama-nama lima hari pasaran:  Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon,  yang dulunya menandakan dibukanya pasar-pasar yang ’bergerak’ dari satu kota ke kota lain, secara bergiliran menurut hari-hari pasaran yang ditentukan. Di wilayah DKI Jakarta dahulu beroperasi sejumlah pasar yang dinamai berdasarkan hari-hari dalam sepekan: Pasar Senin, Pasar Rebo (Rabu), Pasar Jum’at, dan Pasar Minggu,  yang kini tinggal nama belaka. Kalau pun masih ada yang berfungsi  sebagai pasar, seperti Pasar Senen, ia  telah berubah menjadi kumpulan mal dan pasar swalayan.

Pengenaan segala bentuk retribusi dan pajak di pasar  juga haram hukumnya, dengan jaminan oleh pemerintah (bukan justru  memajaki para pedagang, sebagaimana dilakukan oleh negara fiskal).  Di sini, sekali lagi, kita melihat bahwa pemerintahan negara kapitalis yang memajaki rakyatnya sendiri adalah sebuah otoritas yang mengingkari  fungsinya sebagai pelindung masyarakat.  Apalagi,  akhirnya hanya  sedikit saja  pajak itu yang dikembalikan kepada rakyat, karena sebagian besar diserahkan sepenuhnya kepada rentenir sebagai cicilan utang.

Dalam konteks Indonesia sebagaimana akan dibuktikan di belakang nanti, uang tersebut diserahkan  kepada Bank Dunia, ADB (Asian Development Bank)  dan IMF (International Monetary Fund); selain kepada bank-bank komersial lainnya. Itu pun hanya sanggup untuk mencicil bunganya, dan tidak pernah mampu mengurangi utang pokoknya. Nilai cicilan utang tiap tahunnya telah mencapai 45% dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB).  Total utang Indonesia sendiri, pada 2006, telah mencapai 134,74 miliar dolar AS (sekitar Rp 1.280 triliun). 

Muamalat, dengan gilda-gilda dan karavan, melalui kontrak-kontrak syirkat dan qirad, serta penyediaan pasar-pasar terbuka dan wakaf,  menempatkan kembali pribadi-pribadi sebagai manusia bermartabat.  Manusia tidak lagi diposisikan sekadar sebagai konsumen yang terus-menerus dieksploitasi untuk menyerap semua produk yang dihasilkan oleh industri.  Pada saat yang sama, dalam posisi berbeda secara diametral dengan kapitalisme, muamalat membuktikan bahwa kapitalisme telah menempatkan manusia ke dalam posisi terendah dalam kehidupan ekonomi: sebagai buruh. Dan, posisi terendah ini, dalam pengertian ia juga merupakan bentuk kehidupan ekonomi yang paling tidak efisien. Kapitalisme, dalam prakteknya, telah menciptakan dan melestarikan suatu sistem yang  tidak berbeda halnya dengan sistem perbudakan, entah disebut konsumen, buruh, atau pembayar pajak, atau debitur.  Islam, dalam koridor syariah, membuka pintu kepada kebebasan individu yang sejatinya.

(selanjutnya silahkan baca pada buku ILUSI DEMOKRASI oleh Zaim Saidi yang bisa anda dapatkan di toko buku gramedia)

SKEMA PERAMPOKAN BANKIR TERHADAP WILAYAH MUSLIM

PENGUASAAN KEKAYAAN OLEH PARA BANKIR DAN TRANSFORMASI SOSIAL MENUJU PERBUDAKAN

mekanisme transformasi sosial ini terjadi melalui –perampokan– terselubung oleh para bankir (rentenir atau lintah darat) dengan instrumenya uang kertas dan perbankan. Bahkan kota-kota itu sendiri, bukan cuma layanan di dalamnya, kini dikuasai oleh para bankir (rentenir atau lintah darat). Lihat aja BSD City, Karawaci City, Delta Mas City, dst. Maka, para bupati dan walikota pun, tidak relevan lagi, para banker lah pengatur dan penguasa kota-kota yang sesungguhnya. (zaim saidi)

bagannya adalah seperti ini

yang mengerti apa yang kami bicarakan disini adalah hanya orang-orang yang mau menggunakan hatinya dan takut kepada Allah. tidakkah kalian melihat kegilaan sihir uang kertas, kenapa harga telor naik, harga bbm mau naik lagi dan mau disesuaikan dengan luar negeri katanya, ini adalah akibat penggunaan uang kertas dan hutang-hutang beriba (ya memang para ekonom belajar kepada tuan-tuan kafir jadi aja ikut tolol), dimana pemerintah tanda kutip ini masih menjalankan kehidupan ini dengan cara kerja perbankan, bunga bank dimana-mana, kredit berbunga dimana-mana, mau makan aja dipancing dengan kartu kredit, PERHATIKAN di manapun anda lihat di koran, majalah papan reklame luar ruang kejahatan bangsat riba (bunga) dipampang secara legal seolah tidak ada dosa (padahal ini yang merusak orang islam) tapi siapa yang mau perduli, they are all animal! mereka pemakan riba (bankir atau rentenir) menyebarkan dan mengkampanyekan riba tapi tidak terkena hukum (karean hukum adalah untuk pemilik modal) kitalah muslim yang menjadi sasaran hukum-hukum riba, pemerintah kita memang benar-benar tolol (pekak), sekali lagi kalian belum mau paham bahwa

DEMOKRASI ITU ADALAH PELAYANNYA (KACUNG) PERBANKAN. dengan melihat skema di atas pengertian bentuk negara ataupun nasionalisme tidak lebih hanya masalah label saja, meaningless and worthless. WE ARE THE SLAVE OF BANKING SISTEM. kalau anda marah membaca artikel saya, marahlah kepada diri anda kenapa tidak mau meninggalkan riba  (taat kepada Allah dan rasulNya) dan mencampurkan cara hidup (muamalat) islam dengan yang bukan islam. saya sudah sampaikan ini lagi dan lagi dan kalian muslim sudah membaca dan mendengar ini.

hasbunallah wanimal wakil nimal mawla wanimal nasir!

INDONESIA FOR SALE! LIHAT SEKELILINGMU..SEMUA TELAH MENJADI MILIK RENTENIR PERBANKAN!

tulisan ini yang merupakan kiriman kolega saya di ITB yang cukup menarik disimak (walopun banyak lagi kisah untold story) tentang apa yang terjadi di belakang layar demokrasi. kwik kian gie sudah berada di depan pintu islam untuk berjalan lebih jauh, kalau dia punya waktu bisa bertemu Shaykh Dr. Abdalqadir as-Sufi atau bertemu fuqara. menurut pendapat pak kwik: rakyat bangkit melakukan revolusi, maka saya katakan itu tindakan tolol terakhir, caranya mudah saja tidak perlu revolusi, kita kembali kapada Islam Sejati, bersihkan perbankan kapitalis (riba) dari persada muslim, kembalikan fungsi mata uang bimetal, kembalikan fungsi sultan dan Amir, kembalikan waqf, kembalikan fungsi zakat mal, kembalikan fungsi pasar bebas islam kembali ke Amal Madinah dan masuklah ke dalam islam secara kaffah. TINGGALKAN KONSEP DEMOKRASI dan FISKAL STATE

 Terjajah Exxon Mobil di Cepu 

 Oleh: *Kwik Kian Gie (*) Mantan Menteri Negara PPN/kepala Bappenas)

Kali ini saya tidak akan membahas tentang pengertian subsidi -apakah itu sama dengan uang tunai yang harus keluar atau tidak- dan hal-hal teknis lain seperti itu. Saya akan membahas tentang negara kaya yangmenjadi miskin kembali karena terjerumus ke dalam mental kuli yang oleh penjajah Belanda disebut mental inlander. Mental para pengelola ekonomi sejak 1966 yang tidak mengandung keberanian sedikit pun, yang menghamba, yang ngapurancang ketika berhadapan dengan orang-orang bule.

Ibu pertiwi yang perut buminya mempunyai kandungan minyak sangat besar dibanding kebutuhan nasionalnya, setelah 60 tahun merdeka hanya mampu menggarap minyaknya sendiri sekitar 8 persen. Sisanya diserahkan kepada eksplorasi dan eksploitasi perusahaan-perusaha an asing.

Apa pekerjaan dan sampai seberapa jauh daya pikir para pengelola ekonomi kita sejak merdeka sampai sekarang? Istana Bung Karno dibanjiri para kontraktor minyak asing yang sangat berkeinginan mengeksplorasi dan mengeksploitasi minyak bumi di Indonesia. Bung Karno menugaskan Chairul Saleh supaya mengizinkannya hanya sangat terbatas. Putrinya, Megawati, bertanya kepada ayahnya, mengapa begitu? Jawaban Bung Karno kepada putrinya yang baru berumur 16 tahun, “Nanti kita kerjakan sendirisemuanya kalau kita sudah cukup mempunyai insinyur-insinyur sendiri.”

Artinya, Bung Karno sangat berketetapan hati mengeksplorasi dan mengeksploitasi minyak oleh putra-putri bangsa Indonesia sendiri. Mengapa sekarang hanya sekitar 8 persen? Lebih menyedihkan ialah keputusan pemerintah memperpanjang kerja sama dengan Exxon Mobil (Exxon) untuk blok Cepu selama 20 tahun sampai 2030.

Begini ceritanya. Exxon membeli lisensi dari Tommy Soeharto untuk mengambil minyak dari sebuah sumur di Cepu yang kecil. Exxon lalu melakukan eksplorasi tanpa izin. Ternyata ditemukan cadangan dalamsumur yang sama sebanyak 600 juta barel. Ketika itu Exxon mengajukan usul untuk memperpanjang kontraknya sampai 2030. Keputusan ada di tangan

Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP). Dua dari lima anggota menolak. Yang satu menolak atas pertimbangan yuridis teknis. Yang lain atas pertimbangan sangat prinsipil.

Dia sama sekali tidak mau diajak berargumentasi dan juga sama sekali tidak mau melihat angka-angka yang disodorkan Exxon beserta para kroninya yang berbangsa Indonesia. Mengapa? Karena yang menjadi pertimbangan pokoknya, harus dieksploitasi bangsa Indonesia sendiri, yang berarti bahwa Exxon pada 2010 harus hengkang, titik. Alasannya sangat mendasar, tetapi formulasinya sederhana. Yaitu, bangsa yang 60 tahun merdeka selayaknya, semestinya, dan seyogianya mengerjakan sendiri eksplorasi dan eksploitasi minyaknya. Bahkan, harus melakukannya di mana saja di dunia yang dianggap mempunyai kemungkinan berhasil. Menurut peraturan yang berlaku (sebelum Pertamina berubah menjadi Persero), kalau DKPP tidak bisa mengambil keputusan yang bulat, keputusan beralih ke tangan presiden. Maka, bola ada di tangan Presiden Megawati Soekarnoputri. Beliau tidak mengambil keputusan, sehingga Exxon kalang kabut. Exxon mengirimkan executive vice president-nya yang langsung mendatangi satu anggota DKPP yang mengatakan “pokoknya tidak”.

Dia mengatakan, sejak awal sudah ingin bertemu satu orang anggota DKPP ini yang berinisial KKG, tetapi dilarang kolega-koleganya sendiri. KKG tersenyum sambil mengatakan karena para koleganya masih terjangkit mental inlander.

Lalu dia berargumentasi panjang lebar dengan mengemukakan semua angka betapa Indonesia diuntungkan. KKG menjawab bahwa kalau dia ngotot sampai seperti itu, apa lagi latar belakangnya kalau dia tidak memperoleh untung besar dari perpanjangan kontrak sampai 2030? Karena itu, kalau mulai 2010, sesuai kontrak, Exxon harus hengkang dan seluruhnya dikerjakan Pertamina, semua laba yang tadinya jatuh ke tangan Exxon akan jatuh ke tangan Indonesia sendiri. Lagi pula, KKG menjelaskan bahwa sudah waktunya belajar menjadi perusahaan minyak dunia seperti Exxon. KKG bertanya kepadanya, “Bukankah kami berhak mulai merintis supaya menjadi Anda di bumi kita sendiri dan menggunakan minyak yang ada di dalam perut bumi kita sendiri?”

Eh, dia mulai mengatakan tidak bisa mengerti bagaimana orang berpendidikan Barat bisa sampai seperti itu tidak rasionalnya! Jelas KKG muntap dan mulai memberi kuliah panjang lebar bahwa orang Barat sangat memahami dan menghayati tentang apa yang dikatakan EQ, dan bukan hanya IQ. Apalagi, kalau dalam hal blok Cepu ini ditinjau dengan IQ juga mengatakan bahwa mulai 2010 harus dieksploitasi oleh Indonesia sendiri.

Bung Karno juga berpendidikan Barat dan sejak awal beliau mengatakan, ”Man does not live by bread alone.” Dalam hal blok Cepu, dua argumen berlaku, yaitu man does not live by bread alone, dan diukur dengan bread juga menguntungkan Indonesia, karena laba yang akan jatuh ke tanga Exxon menjadi labanya Pertamina.

Pikiran lebih mendalam dan bahkan dengan perspektif jangka panjang yang didasarkan materi juga mengatakan bahwa sebaiknya blok Cepu dieksploitasi oleh Pertamina sendiri. Mengapa? Jawabannya diberikan oleh mantan Direktur Utama Pertamina Baihaki Hakim kepada Menko Ekuin ketika itu bahwa Pertamina adalah organisasi yang telanjur sangat besar. Minyak adalah komoditas yang tidak dapat diperbarui. Penduduk indonesia bertambah terus seiring dengan bertambahnya konsumsi.

Kalau sekarang saja terlihat bahwa konsumsi nasional sudah lebih besar daripada produksi nasional, di masa mendatang kesenjangan ini menjadi semakin besar, dan akhirnya organisasi Pertamina yang demikian besar itu akan dijadikan apa?

Apakah hanya menjadi perusahaan dagang minyak, dan apakah akan mampu berdagang saja dalam skala dunia, bersaing dengan the seven sisters? Maka visi jangka panjang Baihaki Hakim, mumpung masih lumayan cadangannya, sejak sekarang mulai go international dan menggunakan cadangan minyak yang ada untuk sepenuhnya menunjang kebijakannya yang visiuner itu.

Menko Ekuin ketika itu memberikan dukungan sambil mengatakan, “Pak Baihaki, saya mendukung sepenuhnya. Syarat mutlaknya ialah kalau Anda ingin menjadikan Pertamina menjadi world class company, Anda harus juga memberikan world class salary kepada anak buah Anda.” Sang Menko Ekuin keluar dari kabinet Abdurrahman Wahid. Setelah itu dia kembali ke kabinet sebagai kepala Bappenas dan ex officio menjabat anggota DKPP. Maka pikirannya masih dilekati visi jangka panjangnya Pak Baihaki Hakim dan kebetulan direktur utama Pertamina ketika itu juga masih Pak Baihaki Hakim. Tetapi, kedudukan kita berdua sudah sangat lemah, karena dikreoyok para anggota DKPP dan anggota direksi lain yang mental, moral, dan cara berpikirnya sudah kembali menjadi inlander.

Baihaki Hakim yang mempunyai visi, kemampuan, dan telah berpengalaman 13 tahun menjabat direktur utama Caltex Indonesia langsung dipecat begitu Pertamina menjadi persero. Alasannya, kalau diibaratkan sopir, dia adalah sopir yang baik untuk mobil Mercedes Benz. Sedangkan yang diperlukan buat Pertamina adalah sopir yang cocok untuk truk yang bobrok. Bayangkan, betapa inlander cara berpikirnya. Pertamina diibaratkan truk bobrok. Caltex adalah Mercedez Benz. Memang sudah edan semua.

Ada tekanan luar biasa besar dari pemerintah Amerika Serikat di samping dari Exxon. Ceritanya begini. Dubes AS ketika itu, Ralph Boyce, sudah membuat janji melakukan kunjungan kehormatan kepada kepala Bappenas, karena protokolnya begitu. Tetapi, ketika sang Dubes tersebut mendengarkan pidato sang kepala Bappenas di Pre-CGI meeting yang sikap,isinya pidato, dan nadanya bukan seorang inlander, janjinya dibatalkan.

Eh, mendadak dia minta bertemu kepala Bappenas. Dia membuka pembicaraan dengan mengatakan akan berbicara tentang Exxon. Kepala Bappenas dalam kapasitasnya selaku anggota DKPP mengatakan bahwa segala sesuatunya telah dikemukakan kepada executive vice president-ya Exxon, dan dipersilakan berbicara saja dengan beliau.

Sang Dubes mengatakan sudah mendengar semuanya, tetapi dia hanya melakukan tugasnya. “I am just doing my job”. Kepala Bappenas mengatakan lagi, “Teruskan saja kepada pemerintah Anda di Washington semua argument penolakan saya yang diukur dengan ukuran apa pun, termasuk semua akal sehat orang-orang Amerika pasti dapat diterima.”

Kepala Bappenas keluar lagi dari kabinet karena adanya pemerintahan baru, yaitu Kabinet Indonesia Bersatu, dan Exxon menang mutlak. Ladang minyak di blok Cepu yang konon cadangannya bukan 600 juta barrel,tetapi 2 miliar barrel, oleh para inlander diserahkan kepada Exxon penggarapannya.

Saya terus berdoa kepada Bung Karno dan mengatakan, “Bung Karno yang saya cintai dan sangat saya hormati. Janganlah gundah dan gelisah, walaupun Bapak sangat gusar. Istirahatlah dengan tenang. Saya juga sudah bermeditasi di salah satu vihara untuk menenangkan hati dan batin saya. Satu hari nanti rakyat akan bangkit dan melakukan revolusi lagi seperti yang pernah Bapak pimpin, kalau para cecunguk ini sudah dianggapterlampau lama dan terlampau mengkhianati rakyatnya sendiri.”

MASYA ALLAH LAHAWLA WALA QUWATTA ILA BILLAH